Mengejutkan! Hutang Belanja Pemkot Palopo Capai 257 M

PALOPO - Pemerintah Kota (Pemkot) Palopo ternyata menyisakan hutang belanja yang nilainya cukup fantastis, yakni mencapai 257 miliar.

Hal tersebut diungkapkan politisi Partai Golkar Palopo Baharman Supri dalam Dialog Publik bertema "Mau Dibawa ke Mana Palopo 2024" di Warkop Kampis, Sabtu, 22 Juni 2024.

Baca juga: Tony Rosyid: Harlah PPP Rasa NU

"Terhitung hingga akhir 2023, hutang Pemkot mencapai 257 miliar lebih. Kemungkinan akan bertambah di tahun 2024 ini, " kata Baharman, dilansir IniPalopo.com.

Hutang Pemkot Palopo tersebut, jelas Baharman, merupakan akumulasi dari dua Walikota Palopo sebelumnya.

Baca juga: Tony Rosyid: Tunda Pemilu, Jangan Ada Tragedi

"Jumlah (hutang) ini (adalah) akumulasi 2 Walikota yang lalu, " sebut Baharman.

Dikatakan Baharman, besarnya beban hutang Pemkot Palopo jelas menjadi masalah tersendiri bagi siapapun yang bakal menakhodai kota di Pilkada Serentak November 2024 mendatang.

Baca juga: Zainal Bintang: Pancasila

"Ini adalah kecemasan yang patut kita carikan solusinya. Siapakah figur Calon Walikota yang mampu membebaskan Palopo dari hutang tersebut, " kata legislator DPRD Kota Palopo itu.

Dialog Publik

Baca juga: Ilham Bintang: Pers Jangan Duduk Manis di Tengah Kegaduhan Politik

Badan Pengurus Wilayah (BPW) Kerukunan Keluarga Luwu Raya (KKLR) Provinsi Sulawesi Selatan sukses menggelar kegiatan Dialog Publik bertempat di Warkop Kampis di Kota Palopo, Sabtu, 22 Juni 2024.

Baca juga: Tony Rosyid: Anies Baswedan dan 'Politik Dialektika'

Kegiatan yang dikoordinir oleh Dr Haedar Djidar itu menghadirkan empat orang narasumber untuk memantik diskusi mengenai masa depan Kota Palopo dengan sejumlah permasalahan yang saat ini terjadi.

Mereka adalah Prof Abdul Pirol, Dr Abdul Rahman Nur, Hamzah Jalante dan Mabrur Tahing. Redaksi mencoba merangkum poin-poin penting dari keempat narasumber tersebut.

Mengawali diskusi, Guru Besar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo Prof Abdul Pirol optimis masa depan Kota Palopo akan lebih baik jika dikelola dengan landasan agama dan nilai-nilai sosial budaya.

“Kota Palopo Insya Allah akan lebih baik jika dikelola dengan landasan nilai-nilai agama dan sosial budaya kita sebagai orang Luwu, ” katanya.

Sementara Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Andi Djemma (Unanda) Palopo Dr Abdul Rahman menyampaikan pentingnya pelibatan semua level masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan.

Baca juga: 5 Alasan Mengapa Anies Harus Jadi Presiden

“Jika mau Palopo baik-baik ke depannya, maka (harus) melibatkan semua level masyakat dalam pengambilan kebijakan, ” ungkap Maman, panggilan akrab Dr Abdul Rahman.

Sebagai perwakilan dari pelaku usaha, Mabrur Tahing mengharapkan Pemerintah Kota Palopo dapat memberikan perhatian lebih untuk pengembangan UMKM.

“Pemerintah diharapkan hadir untuk mengembangkan UMKM yang dikelola warga. Dengan begitu, ekonomi di kota ini bisa lebih bertumbuh, ” harapnya.

Sedangkan birokrat senior yang telah lama malang melintang dari Kabupaten Luwu Timur, Luwu Utara, Kota Palopo hingga Kampus IPDN Gowa Hamzah Jalante lebih menyoroti rendahnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) kota berjuluk Kota Idaman itu.

“PAD Palopo rendah. Sehingga untuk bisa menjawab persoalan-persoalan di Palopo, maka jadikan Palopo kota yang indah, damai dan nyaman, sehingga semua orang tertarik berinvestasi, ” ujarnya.

Baca juga: Tony Rosyid: Pemilu Ditunda? No Way!

Harapan KKLR

Ketua BPW KKLR Sulsel Ir Hasbi Syamsu Ali mengatakan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bentuk kepedulian KKLR Sulsel terhadap masa depan Kota Palopo.

“Bagaimanapun, Kota Palopo adalah ikon dan episentrum dari Luwu Raya. Sehingga masa depan kota ini juga akan sangat berpengaruh pada perjuangan kita bersama, terutama di KKLR untuk mewujudkan Provinsi Luwu Raya, ” tegasnya.

Dikatakan Hasbi, KKLR Sulsel memiliki harapan besar agar Kota Palopo dapat terus berkembang dan mampu mensejahterakan warganya dengan baik.

Baca juga: George Kuahaty: Eleganisme Politik atau Pilpers Mundur

“Jika kota Palopo berkembang pesat, jelas ada pertumbuhan ekonomi di Luwu Raya. Palopo akan jadi semacam titik interkoneksi antar wilayah di Luwu Raya, bahkan di daerah-daerah lain di luarnya, ” kata Hasbi.

Menurut Hasbi, aneka masalah yang selama ini menjadi beban Pemerintah Kota Palopo harus segera diselesaikan sehingga pemerintah bisa lebih fokus melayani warga dan menjalankan agenda pembangunan dengan baik.

“Jelas kita berharap, masa depan Palopo bisa lebih baik dari saat ini. Harus ada solusi terhadap aneka masalah yang ada dan KKLR Sulsel mencoba membuka ruang-ruang untuk itu dengan salah satunya menggelar kegiatan diskusi publik seperti ini, ” terang Hasbi yang juga alumni Lemhanas itu.

Dialog yang dilaksanakan mulai pukul 14, 30 WITA itu, dihadiri ratusan orang, terdiri atas tokoh masyarakat, politisi, aktifis dan pemuda di Kota Palopo.

Perbincangan yang alot pun tak dapat dihindari. Silang pendapat juga demikian. Beragam ide dan pendapat mengenai pelbagai masalah dan alternatif solusinya ditawarkan oleh para narasumber maupun peserta diskusi.

Baca juga: Zainal Bintang: Mafia Minyak Goreng Itu….

“Ini menunjukkan gairah dan antusiasme dari kawan-kawan yang menginginkan Kota Palopo bisa lebih baik lagi di masa mendatang, ” ujar Hasbi lagi.

Dirinya berharap agenda Pilkada Serentak pada November 2024 mendatang dapat menjadi momentum bagi Kota Palopo untuk bisa mendapatkan pemimpin terbaik yang mampu membawa kota ini lebih maju dan berkembang dari sebelumnya.

“Kota Palopo ini seharusnya bisa lebih maju dan lebih baik dari saat ini. Syaratnya hanya satu, Palopo harus diurus oleh orang-orang yang cerdas dan visioner, ” pungkasnya. (*)